Tidak bisa dipungkiri bahwa konsep pembangunan kota berlahan tapi pasti semakin menuju konsep penataan kota modern. Hal ini merupakan konsekwensi dari perkembangan pada hampir semua sektor sosial. Tetapi ironisnya perkembangan tersebut tidak diikuti oleh persiapan mental kultur budaya masyarakat. Akibatnya yang sering kita lihat adalah pertarungan egoisme modern dan lambannya antisipasi perubahan kultur di masyarakat.
Penataan kota di jember atau yang kemudian disebut orang penataan kaki lima, adalah sebuah contoh yang tidak bisa dinafikkan. Bagaimana konsep mewujudkan pasar modern itu, harus berbenturan dengan kepentingan konsumtif masyarakat PKL. Tentu ! tidak arif kalau pertentangan itu didiskusikan dalam wacana siapa yang berhak menang. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pertentangan itu muncul karena ketidaksiapan masyarakat mengikuti arus moderisasi. Kalaupun kemudian harus ditelahan dengan kebeningan hati, siapa sebenarnya yang paling berperan membuat situasi seperti ini. Maka dengan tidak bermaksud menyudutkan, pemerintah adalah pihak yang mestinya bertanggung jawab atas segal kondisi sosial masyarakat.
Pemerintah mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan arah fanatisme akan perubahan bagi semua kultur masyarakat. Sisi lain pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh atas kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari objek pembangunan. Adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan pendidikan, melidungi keamanan dan kesehatan masyarakatnya, karena dengan begitu sebuah lembaga formal itu diberi nama Pemerintah.
Maka tidak bisa dipungkiri lagi peran pemerintah untuk memunculkah heroisme kesiapan masyarakat akan berubahan perlu lebih dioptimalkan. Mestinya ada bagian dalam APBD yang mengarah kepada kepentingan fundamental ini. Ketika hal tersebut mampu dilakukan oleh pemerintah, baru dengan gagah lembaga PNS ini boleh bicara soal konsep penataan, konsep pengentasan kemiskinan dan sebagainya.
by : Juf Lomp Zat
Penataan kota di jember atau yang kemudian disebut orang penataan kaki lima, adalah sebuah contoh yang tidak bisa dinafikkan. Bagaimana konsep mewujudkan pasar modern itu, harus berbenturan dengan kepentingan konsumtif masyarakat PKL. Tentu ! tidak arif kalau pertentangan itu didiskusikan dalam wacana siapa yang berhak menang. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pertentangan itu muncul karena ketidaksiapan masyarakat mengikuti arus moderisasi. Kalaupun kemudian harus ditelahan dengan kebeningan hati, siapa sebenarnya yang paling berperan membuat situasi seperti ini. Maka dengan tidak bermaksud menyudutkan, pemerintah adalah pihak yang mestinya bertanggung jawab atas segal kondisi sosial masyarakat.
Pemerintah mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan arah fanatisme akan perubahan bagi semua kultur masyarakat. Sisi lain pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh atas kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari objek pembangunan. Adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan pendidikan, melidungi keamanan dan kesehatan masyarakatnya, karena dengan begitu sebuah lembaga formal itu diberi nama Pemerintah.
Maka tidak bisa dipungkiri lagi peran pemerintah untuk memunculkah heroisme kesiapan masyarakat akan berubahan perlu lebih dioptimalkan. Mestinya ada bagian dalam APBD yang mengarah kepada kepentingan fundamental ini. Ketika hal tersebut mampu dilakukan oleh pemerintah, baru dengan gagah lembaga PNS ini boleh bicara soal konsep penataan, konsep pengentasan kemiskinan dan sebagainya.
by : Juf Lomp Zat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar